Salah seorang pahlawan Aceh, Cut Nyak Dien, mengenakan selendang, bukan jilbab, dan dia mengenakan celana, walaupun ada Syariat Islam di Aceh pada saat itu. Mengapa kita tak boleh lagi menggunakan selendang. Seakan-akan mereka ingin menjadikan kita seperti orang Arab. Itu bukan adat kebiasaan kita, itu bukan budaya kita, dan itu tidak cocok dengan kondisi di Aceh. Saya mungkin akan mengenakan jilbab, tetapi bukan karena saya dipaksa oleh WH, tetapi karena saya memang menginginkannya.

Pernyataan itu keluar dari Dewi, yang ditegur Polisi Syariat (Waliyatul Hisbah [WH]), bulan Mei 2010. Kasus Dewi merupakan satu dari sejumlah kasus yang dipaparkan Christen Broecker dalam laporan penelitiannya berjudul “Menegakan Moralitas: Pelanggaran dalam Penerapan Syariah di Aceh, Indonesia” (MMPPSA). Dipresentasikan di Yayasan Jurnal Perempuan (YJP), 12/2011, MMPPSA mengutarakan permasalahan dua aturan Perda Syariat (Perda) di Nanggroe Aceh Darusalam (NAD), yaitu aturan berbusana Islam dan larangan berkhalwat.

Rasa yang dituturkan perempuan selaku korban merupakan insprirasi utama dari gerakan feminisme. Dari mulut perempuan yang bicara penderitaan, permasalahan diketahui. Ada ketidakadilan saat tubuh diperlakukan sewenang-wenang terhadap pihak di luar diri perempuan. Di NAD, dari penuturan Dewi kita diberitahukan bahwa ada permasalahan dalam Perda Syariat.

Aturan busana Islam

Dewi ditegur petugas berdasar peraturan daerah (Perda) atau Qanun yang mewajibkan semua muslim mengenakan busana Islam. Qanun No. 11/2002 mengatur Muslim Aceh berpakaian menutup aurat, bagi laki-laki dari lutut hingga pusar, bagi perempuan seluruh tubuh kecuali wajah serta tapak tangan dan kaki, yang tak tembus pandang dan tak memperlihatkan lekuk tubuh.

Qanun syariat di NAD telah menginspirasi banyak daerah di luarnya untuk mengeluarkan Perda syariat yang diskriminatif terhadap perempuan. Pada rentang 1999 s.d 2010 telah lahir 189 kebijakan diskriminatif, 7 di antaranya diterbitkan di tingkat nasional. 80 di antara 189 kebijakan itu secara langsung menyasar kepada perempuan. Sebanyak 21 merupakan kebijakan aturan busana Islam.

Salah satu yang kuat diterapkan terdapat pada Perda Nomer 1 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Dompu tahun 2001-2005, dan Keputusan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomer 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Desa Tompo Bulu Kecamatan Balocci dan Desa Mattiro Bombang Kecamatan Liukang Tupabbiring sebagai “Desa Bernuansa Islami”. Selain mengharuskan pegawai negeri sipil (PNS), pasangan menikah dan siswa berijazah bisa membaca Al Quran, di dalamnya pun mengatur keharusan perempuan mengenakan jilbab di ruang publik.

Aceh dalam ruang waktu

Adanya aturan mengenakan jilbab di Aceh bukanlah hal tiba-tiba layaknya tsunami. Ada sejarah menyertai latar belakang Tanah Rencong. Aktivis perempuan Aceh, Shadia Marhaban pada YJP (21/2/2011) menjelaskan bahwa tidak semua masyarakat Aceh setuju dengan model syariat Islam sekarang. Bagi sebagian kalangan politisi, syariat Islam digunakan untuk melanggengkan posisi mereka. Sebagian politisi menilai ide politik yang bisa dijual bagi warga Aceh adalah agama.

Ada perasaan bahwa tsunami yang membawa bencana dan kemalangan merupakan peringatan dari Allah SWT. Dalam pemikiran umat beragama, terdapat rasa takut bencana itu terulang. Penjelasan ini masuk dalam ranah politik massa dan mudah diterima. Masyarakat umum sendiri banyak yang memahami Islam sebatas ritus dan simbol. Keadaan masyarakat Aceh tersebut, membuat ide-ide hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi sulit dipahami mereka dan cenderung dibenturkan dengan pemikiran dan interpretasi agama.

Sebelumnya, sewaktu Abdurrahman Wahid (Gus Dur) masih menjadi presiden, Gus Dur menanyakan keinginan Aceh untuk meredakan konflik. Perwakilan tokoh masyarakat Aceh menyebutkan syariat Islam. Gus Dur tidak berpikir hal ini akan menimbulkan konflik di kemudian hari. Yang dilakukan Gus Dur saat itu lebih sebagai temporery solution, agar Aceh tidak lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Syariat Islam menjadi solusi saat keadaan Aceh darurat.

Saat proses ini berlanjut perundingan damai juga dilaksanakan dengan kerjasama NGO (Non-Governmental Organization) dari Swiss, Hendry Dunant Centre (HDC) yang akhirnya menghasilkan “Jeda Kemanusiaan” dan Perjanjian Perhentian Permusuhan (Cessation of Hostilities) pada tahun 2001-2002. Kemudian, saat terjadi darurat militer isu syariat Islam tenggelam. Konflik di masyarakat saat itu terjadi lebih dalam dan luas. Setiap hari ada kabar orang meninggal, dibunuh dan diculik. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta sebagian masyarakat yang masih belum puas terhadap pemerintah nasional, tetap melalukan perlawanannya.

Dalam perjanjian damai Helsinki 2005, bila kita baca, tidak ada penulisan syariat Islam. Yang ada, kebebasan beragama. Dituliskan kalimat “freedom of religion”. Pasca perdamaian Helsinki, ide syariat Islam menguat sebagai bentuk identitas pemerintahan, dan sekarang lebih sebagai simbol identitas masyarakat Aceh.

Shadia lanjut menjelaskan bahwa pada dasarnya orang Aceh tidak menerima ide-ide konservatif fundamentalis. Perempuan Aceh dahulu tidak mengenakan jilbab, melainkan selendang. Sama dengan perempuan Indonesia umumnya. Jilbab tertutup baru muncul pada 80-an/90-an. Bukan hanya di Aceh saja, melainkan fenomena Asia tenggara.

Bukan permasalahan implementasi

Memaksa, sama halnya melarang, penggunaan busana berdasarkan identitas agama tertentu merupakan pelanggaran hak konstitusional warga negara tentang hak ekspresi diri (Pasal 28E [2], 28I [1]), hak berkeyakinan diri (29[2]), hak bebas dari rasa takut (28G[1]). Dengan kata lain aturan busana Islam merupakan permasalahan konsepsi hukum, bukan hanya implementasi hukum.

Pelanggaran konstitusional tersebut hadirkan dualisme hukum di NAD. Sistem hukum formal, syariat formal, dan hukum adat saling tumpang tindih. Jelas UUD 1945 selaku hukum formal tertinggi harus diprioritaskan karena NAD bagian NKRI. Hukum yang bertentangan dengan konstitusi harus ditinjau kembali (judicial review).

R. Husna Mulya dalam tulisan jurnalnya “Satu Lagi Kemunduran Penegakan HAM di Indonesia” menjelaskan bahwa hukum yang mengatur tubuh perempuan telah melanggar HAM. Pelanggaran hak untuk tak diperlakukan diskriminatif serta pelanggarakan hak untuk mempunyai pemikiran dan berekspresi, merupakan dua bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada pemberlakukan perda syariat.

Perda syariat merupakan aturan yang tak menyertai kajian komprehensif. Penyusunannya tak menoleh pada kajian akademis. Tak ada pelibatan partisipatif antar pihak yang mewakili keragaman masyarakat, khususnya perempuan. Perda syariat menjadi tak netral secara publik karena kutipan ayat sakral perspektif komunal malah dijadikan dasar moral aturan ruang sosial yang plural.

Klausul pelarangan menampakan bagian tubuh tertentu ini menjadi paradoks di tengah relativitas moral masyarakat. Tak heran jika dalam penyelengaraan razia jilbab di NAD, masih banyak yang tertangkap hingga kini. Secara sadar perempuan Aceh banyak yang tak memilih berjilbab. Sebagian beralasan jilbab sebagai pakaian kehormatan sehingga harus dipakai bukan atas dasar paksaan apalagi hukuman. Sebagian lagi menjawab berjilbab merupakan urusan pribadi bukan pemerintah.

Selain itu, kesalahan mendasar Perda Syariat karena ia mengatur hal privat di ruang publik. Dampak dari peraturan seperti ini akan melahirkan tirani moral komunal terhadap individu. Salah satu daya paksanya akan mendorong implementasi semena-mena. Masyarakat pun cenderung memandang kesemenaan implementasi tersebut sebagai kewajaran.

Tentulah pihak yang menjadi korban dari aturan itu adalah perempuan. Dalam masyarakat patriarki yang secara budaya menabukan tubuh perempuan, penganut patriarki akan mendapatkan argumen yuridis untuk menghukum perempuan yang secara budaya atau agama dinilai melanggar.

Otonomi tubuh perempuan
Sejarawan agama dan peneliti gender asal Swedia, Anne Sofie Roald, dalam “Notions of ‘Male’ and ‘Female’ Among Contemporary Muslims: With Special Reference to Islamists” (1999) menyatakan bahwa dalam perspektif feminis, jilbab hampir tak pernah diperlakukan sebagai pertanyaan agama. Jilbab oleh para feminis ditempatkan dalam pembahasan hak kebebasan memilih untuk individu perempuan. Dan oleh feminis muslim, hak kebebasan memilih bagi individu perempuan dalam berjilbab dikaitkan dengan hak kebebasan berkeyakinan. Penekanan ini yang membuat feminis muslim Mesir, Mai Yamani, menulis “Feminism and Islam”. Ia menyimpulkan, pertanyaan yang relevan untuk hal ini bagi feminis Muslim dalam perjuangannya, apakah hak perempuan untuk memilih berjilbab/tak berjilbab sudah terpenuhi di ruang publik?
Kesimpulan para feminis tersebut bisa menjadi dasar penilaian bahwa pemerintah tak boleh menerapkan hukum publik yang mengatur individu dalam berpakaian. Negara tak bisa memaksa warganya untuk menutup atau membuka pakaian, termasuk melarang atau mengharuskan suatu bentuk pakaian.

Demikian pula dengan peraturan daerah “bernuansa syariat” yang diberlakukan di sejumlah daerah di Indonesia kontraproduktif terhadap semangat feminisme yang memperjuangankan otonomi tubuh perempuan. Mengatur perempuan untuk berjilbab melalui undang-undang merupakan kebijakan yang tak sesuai dengan hak kebebasan memilih dan berkeyakinan.

Negara dan masyarakat tak bisa memaksakan setiap individu untuk menutup atau membuka tubuhnya. Salah satu yang ingin disuarakan feminis adalah tubuh perempuan sepenuhnya dimiliki perempuan. Banyak perempuan tak menyadari hal ini, dan menganggap tubuhnya sebagai sesuatu yang asing. Bahkan sebagian perempuan malah meyakini tubuhnya harus diatur oleh sesuatu di luar dirinya, termasuk oleh laki-laki.

Para feminis, khususnya yang radikal, meyakini bahwa sosial budaya ruang publik dan privat saat ini dinilai ajeg dari konstruksi sudut pandang laki-laki. Sehingga, cara berpakaian perempuan dinilai layak atau tidak berdasar pada perspektif patriarkal. Lebih jauh lagi, patriarkal menyimpulkan bahwa moralitas perempuan ditentukan oleh cara perempuan berpakaian.

Perkembangan dan rekomendasi
Masa depan qanun syariat di NAD mengalami ketakjelasan. Desakan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) beserta perhatian internasional terhadap NAD membuat sebagian anggota dewan hendak melakukan peninjauan kembali Qanun Syariat. Tapi di sisi lain, Qanun Jinayat, Perda dengan hukuman yang lebih ketat karena terdapat hukuman rajam, sedang diupayakan pengesahannya.

Perlu rekomendasi upaya untuk mendesak kejelasan perubahan Perda syariat. Otonomi daerah sebagai bagian dari pengembangan demokrasi sejatinya mendorong partisipasi seluruh masyarakat, termasuk perempuan. Menjadi bertentangan jika Perda syariat yang dihasilkannya malah semakin meneguhkan subordinasi perempuan. Diperlukan upaya membatalkan atau merevisi Perda syariat yang mendiskriminasi perempuan kepada Mahkamah Agung dan Departemen Dalam Negeri, lalu mengusulkan Perda yang memihak pada perempuan.

Upaya reinterpretasi ajaran agama pun perlu dilakukan. Tujuannya untuk merubah obsesi teologis yang tak mendukung kehidupan demokratis. Membangun negara dan masyarakat madani bukanlah dengan mengharuskan perempuan berjilbab atau dengan pemaksaan hal privat lainnya. Makna madani harus sejalan dengan makna demokratis yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat, tanpa diskriminasi.

Selain itu, perlu ada perubahan budaya melalui pendidikan formal dan non-formal. Ruang pencerdasan ini merupakan bidang utama yang dalam jangka panjang bisa merubah budaya patriarki menjadi budaya yang menghargai kesetaraan dan kemajemukan. Diharapkan kedepannya perempuan bisa ditempatkan pada kedudukan yang setara bersama laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Usep Hasan S.